Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa

Papua Tengah Gratiskan Pendidikan 24 Ribu Lebih Pelajar SMA/SMK

MEEPAGO.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi meluncurkan program pendidikan gratis yang mulai berlaku pada 2025. Kebijakan ini diperuntukkan bagi 24.481 pelajar tingkat SMA dan SMK yang tersebar di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Program tersebut mencakup 124 sekolah, terdiri dari 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh biaya sekolah ditanggung pemerintah, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus menekan angka putus sekolah.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyatakan bahwa pendidikan gratis menjadi komitmen Pemprov dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya. “Program sekolah gratis ini adalah langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan dan mencetak generasi muda yang berkualitas,” ujarnya di Timika.

Program ini berlaku di delapan kabupaten, yakni Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya. Meki menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh anak di Papua Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tanpa hambatan biaya.

Tidak hanya menyasar SMA/SMK, Pemprov Papua Tengah juga menargetkan perluasan program hingga jenjang SD dan SMP pada 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di sejumlah kabupaten, dengan jam belajar hingga pukul 15.00 WIT dan fasilitas makan gratis bagi siswa.

“Operasional SSH sampai pukul 15.00 WIT, seluruh makan ditanggung pemerintah. Kami ingin melihat generasi muda tumbuh cerdas dan sehat,” kata Meki.

Lebih jauh, Pemprov Papua Tengah juga menyediakan program beasiswa bagi anak-anak asli Papua (OAP) maupun non-OAP yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Timika dan Nabire. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

“Untuk kuliah di Timika dan Nabire, semua anak kita biayai, baik Papua maupun non-Papua,” tegas Gubernur Meki, menandaskan inklusivitas program tersebut. (***)