Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Buka Musyawarah APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) ke 1, Provinsi Papua Tengah, yang berlangsung di Aula RRI Nabire, Senin, 30 Juni 2025. / foto : humas

APINDO Papua Tengah Didorong Jadi Motor Pengusaha Lokal dan Lawan Praktik Usaha Ilegal

MEEPAGO.COM-Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mendorong APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Papua Tengah agar tidak hanya menjadi organisasi seremonial, tetapi menjadi kekuatan riil dalam membina pengusaha lokal dan memberantas praktik usaha ilegal di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan Nawipa dalam Musyawarah ke-1 APINDO Papua Tengah yang digelar di Aula RRI Nabire, Senin (30/6/2025). Dalam forum itu, ia menekankan bahwa potensi ekonomi Papua Tengah sangat besar, namun belum sepenuhnya dikelola secara legal dan berkeadilan.

“Sumbangsih kita kepada negara besar, sekitar Rp80 triliun hanya dari satu sektor. Tapi sayangnya, praktik ilegal masih mendominasi. APINDO harus hadir di tengah persoalan ini, bukan hanya mencatat, tapi ikut membina dan mengarahkan para pelaku usaha agar legal, tertib, dan produktif,” ujarnya.

Nawipa juga menyoroti pentingnya kemandirian orang asli Papua dalam dunia usaha. Ia menyayangkan masih banyak perusahaan yang hanya menggunakan nama orang Papua sebagai formalitas legalitas, namun tidak memberi peran nyata dalam pengelolaan usaha.

“Saya tidak ingin orang Papua hanya jadi pelengkap. Kita harus jadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya penonton. APINDO harus menjadi ruang pembelajaran, pendampingan, dan penguatan kapasitas pengusaha lokal kita,” tegasnya.

Musyawarah ini juga menjadi momentum konsolidasi antarorganisasi pengusaha di Papua Tengah. Sejumlah elemen hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Ketua Umum DPN APINDO, Ketua HIPMI, KADIN, GAPENSI, GAPERNAS, hingga perwakilan APAP (Asosiasi Pedagang Asli Papua). Forum ini membahas strategi konkret pengembangan iklim usaha, peningkatan peran pengusaha asli Papua, dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi APINDO dengan pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berpihak kepada pelaku usaha lokal, termasuk soal regulasi, akses modal, serta pembinaan teknis dan manajerial.

“APINDO jangan sekadar jadi forum kumpul-kumpul. Harus jadi motor penggerak perubahan. Di tanah ini, pengusaha lokal harus tumbuh dan berdaya,” tutupnya.(***)