Pemprov Papua Tengah Perkuat Pendidikan Vokasi untuk Tekan Pengangguran OAP

MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran yang hingga akhir 2025 tercatat mencapai sekitar 14 ribu orang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Borai, mengatakan pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan pasar menjadi kunci agar masyarakat Papua tidak hanya bergantung pada lapangan kerja formal, tetapi juga mampu menciptakan usaha secara mandiri.
“Penguatan pendidikan vokasi sangat penting agar masyarakat memiliki keterampilan praktis dan berdaya saing. Harapannya, setelah mengikuti pelatihan, mereka bisa membuka usaha sendiri sekaligus menyerap tenaga kerja lainnya,” ujar Borai kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pelatihan vokasi di sejumlah bidang, antara lain mekanik, pengelasan, teknologi komputer, serta menjahit berbasis teknologi. Program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia kerja sekaligus memperluas peluang ekonomi bagi OAP.
Menurut Borai, penguasaan keterampilan yang relevan dengan permintaan industri akan membantu lulusan pelatihan bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, ia juga menekankan pentingnya peran perusahaan swasta dalam menyerap tenaga kerja lokal. Perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah diharapkan memberikan prioritas kepada masyarakat setempat, khususnya OAP, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Namun demikian, Borai mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya rendahnya minat masyarakat lokal terhadap sektor tertentu, seperti perkebunan kelapa sawit. Padahal, ribuan lowongan kerja tersedia di sektor tersebut, namun jumlah pendaftar dari masyarakat setempat dinilai masih minim.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur komposisi tenaga kerja, misalnya dengan menetapkan porsi 80 hingga 90 persen tenaga kerja lokal. Kebijakan ini dinilai penting agar Orang Asli Papua tidak sekadar menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
Borai juga menyoroti faktor keamanan sebagai elemen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi syarat utama bagi investor untuk menanamkan modal, yang pada akhirnya akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Papua.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menyusun kebijakan ketenagakerjaan jangka panjang. Dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, masyarakat Papua ditargetkan mampu menempati posisi strategis di berbagai sektor pembangunan dan menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah.(**)