Konsolidasi OPD Jadi Fokus Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah

MEEPAGO.COM-Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mematangkan langkah konsolidasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pembangunan kawasan pusat pemerintahan terpadu di Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Kawasan ini dirancang untuk menghimpun seluruh instansi pemerintahan provinsi dalam satu area guna meningkatkan efektivitas layanan dan koordinasi birokrasi.

Kadis  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Tengah, Yulianus Manuel Mambrasar, menyampaikan bahwa proses pembangunan telah dimulai sejak akhir Desember 2025, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh pemerintah provinsi.“Pembangunan kawasan pusat pemerintahan sudah berjalan dan menjadi bagian dari rencana jangka menengah daerah untuk menata sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi,” ujar Yulianus usai Apel Gabungan ASN dan Non-ASN di Nabire, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, tahap awal pembangunan difokuskan pada tiga gedung utama pemerintahan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masing-masing kantor Gubernur Papua Tengah, DPR Papua Tengah, serta Majelis Rakyat Papua .Seiring itu, pemerintah provinsi juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan tiga tower OPD dengan nilai kontrak sekitar Rp400 miliar. Proyek tersebut dikerjakan menggunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears) guna menjamin kesinambungan pembangunan.“Untuk tahap pertama, tiga tower OPD sudah dikontrakkan. Ini bagian dari perencanaan bertahap agar seluruh perangkat daerah dapat dipusatkan di satu kawasan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, kawasan pusat pemerintahan Karadiri direncanakan memiliki delapan tower OPD. Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas tersebut dapat difungsikan penuh pada awal 2029, sehingga seluruh instansi provinsi tidak lagi tersebar di berbagai lokasi.“Targetnya awal 2029 seluruh OPD sudah berkantor di kawasan pusat pemerintahan. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi akan lebih cepat dan pelayanan publik bisa lebih optimal,” kata Yulianus.Pembangunan kawasan terpadu ini diharapkan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan Papua Tengah yang lebih efisien, terstruktur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(**)