Papua Tengah Perkuat Fondasi Pemerintahan Digital Lewat Pengamanan Siber

MEEPAGO.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan digital melalui pengamanan siber dan sandi. Langkah ini ditandai dengan pelatihan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia yang menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (29/7/2025), di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Distrik Nabire.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua Tengah membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tahan terhadap ancaman digital, seperti peretasan, penyebaran hoaks, hingga kebocoran data strategis.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Hasto Prastowo, menyebut penguatan ekosistem siber di tingkat daerah adalah keharusan dalam era digitalisasi pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis teknologi yang sejalan dengan perlindungan data publik.

“Pemerintah daerah tidak bisa lagi mengabaikan aspek keamanan digital. Jika sistem lemah, maka data bisa dimanipulasi, informasi disalahgunakan, dan masyarakat akan menjadi korban,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, ia menyebut pengawalan terhadap informasi bukan hanya isu teknis, melainkan strategi nasional dalam menjaga keutuhan sosial dan keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Papua Tengah, Ham Nawipa, menambahkan bahwa penguatan pengamanan digital merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Di tengah laju teknologi yang sangat cepat, pemerintah harus punya sistem pertahanan informasi yang kokoh. Tanpa itu, kita tidak hanya rentan secara teknis, tetapi juga secara politik dan sosial,” kata Ham.

Ia menegaskan, gangguan terhadap sistem informasi pemerintah bisa berdampak langsung pada pelayanan publik dan stabilitas pembangunan.

“Kalau data bocor, proyek bisa terganggu, bahkan bisa merugikan negara. Ini bukan sekadar soal IT, tapi soal kedaulatan informasi,” tegasnya.

Pemprov Papua Tengah berkomitmen menjadikan keamanan siber sebagai salah satu prioritas utama dalam proses transformasi digital. Dengan dukungan BSSN, Papua Tengah ingin memastikan bahwa digitalisasi birokrasi tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan berdaulat. (**)