MEEPAGO.COM-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Brian Gerald Sendoh, menyampaikan permintaan maaf resmi terkait viralnya video yang memperlihatkan tidak adanya peralatan makan dan minum di Rumah Dinas Gubernur Papua Tengah.
Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, serta masyarakat luas.
Dalam keterangannya, Kamis (5/3/2025), Brian Gerald Sendoh menjelaskan bahwa kejadian ini merupakan kelalaian dari pihak Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Papua Tengah, dan bukan merupakan unsur kesengajaan.
“Kami sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk perlengkapan rumah dinas. Namun, karena kurangnya koordinasi dan komunikasi, pelaksanaannya tidak maksimal,” ujarnya.
Brian menegaskan bahwa tim kerja di Biro Umum sebenarnya telah dibentuk untuk menangani persiapan tersebut. Namun, adanya kendala teknis dan minimnya koordinasi menyebabkan beberapa perlengkapan, seperti peralatan makan dan minum, belum tersedia saat kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kami sudah menghadap Plh Sekda Papua Tengah, Bapak Sumule, untuk menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian ini. Kami juga memastikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan seperti yang beredar di media sosial. Sebagai staf, kami tentu loyal kepada pimpinan. Mengingat peralatan yang sebelumnya digunakan oleh pejabat Gubernur terdahulu sudah tidak layak, kami berinisiatif untuk menggantinya dengan yang baru,” jelas Brian.
Lebih lanjut, Brian mengungkapkan bahwa peralatan makan yang digunakan oleh pejabat sebelumnya, termasuk 2 lusin piring, 2 lusin sendok makan, 2 lusin gelas, serta perlengkapan tidur, saat ini disimpan oleh bidang aset Setda.
“Kami sudah menyiapkan kasur dan dipan sebelumnya, namun baru bisa diantar setelah kami melaporkan kepada Gubernur. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memfasilitasi kebutuhan pimpinan,” ungkapnya.
Selain itu, Brian juga menjelaskan bahwa Pemprov Papua Tengah masih menghadapi keterbatasan aset, termasuk belum adanya rumah jabatan khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini, rumah dinas yang digunakan merupakan aset milik Kabupaten Nabire.
“Tahun lalu, kami sudah mempersiapkan lokasi untuk rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur. Rencananya, tahun ini akan dilakukan renovasi,” pungkasnya.(***)