Rakor Linsek Bahas Finalisasi RTRW Papua Tengah 2026–2046 di Jakarta

MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengikuti rapat koordinasi lintas sektor (Linsek) untuk membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2046 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum lintas sektor ini merupakan tahapan akhir untuk menyelaraskan berbagai kepentingan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebelum persetujuan substansi RTRW diterbitkan.

Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif dan solutif terhadap sejumlah isu yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dokumen RTRW Papua Tengah 2026–2046 segera memperoleh persetujuan substansi.Menurutnya, tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang Papua Tengah. Penyusunan RTRW, kata dia, telah melalui proses panjang, mulai dari peninjauan kembali dokumen sebelumnya, penyusunan materi teknis, hingga sinkronisasi dengan kebijakan nasional terbaru. Termasuk di dalamnya integrasi tata ruang laut atau ruang perairan dan pesisir ke dalam RTRW, serta penguatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai ketentuan regulasi terkini.

Gubernur juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam dokumen tersebut, antara lain ketimpangan antarwilayah, konektivitas antar kabupaten dan provinsi, rendahnya akses layanan pendidikan dan kesehatan, tingginya angka kemiskinan, besarnya potensi sumber daya alam, aspek pelestarian lingkungan dan potensi bencana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Paparan tersebut turut disampaikan melalui tayangan audio visual yang menjelaskan substansi RTRW Papua Tengah selama sekitar 15 menit.Terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah, Meki menyebut Pemprov Papua Tengah telah mengakomodasi 95 persen lahan baku sawah dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada RTRW 2026–2046. Angka itu melampaui target nasional sebesar 87 persen.

Ia berharap seluruh tahapan yang telah dilalui dapat segera ditindaklanjuti. Gubernur meminta agar persetujuan substansi RTRW Papua Tengah 2026–2046 dapat segera diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Ketua DPRP Papua Tengah, Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ketua Bapemperda DPRP Papua Tengah, delapan bupati se-Papua Tengah, Penjabat Sekda Papua Tengah, serta jajaran pejabat kementerian dan perangkat daerah, baik yang hadir secara langsung maupun daring.(**)