Wamendagri Ribka Haluk Saat Berkunjung ke Papua Tengah. foto : wamendagri
MEEPAGO.COM- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya kesiapan Papua Tengah sebagai pusat pemerintahan baru di wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nabire, Selasa (18/11/2025), Ribka meminta pemerintah daerah memastikan seluruh fondasi kelembagaan dan infrastruktur pemerintahan dibangun secara terarah dan terukur.
Menurut Ribka, Papua Tengah memiliki potensi strategis sebagai poros administrasi baru di Tanah Papua. Karena itu, percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta penataan fasilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi prioritas utama.
“Ini bukan hanya soal membangun gedung, tapi menyiapkan fondasi pemerintahan yang modern, termasuk peningkatan kualitas SDM melalui pendirian universitas negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, Ribka menandatangani berkas kelengkapan pembangunan Rumah Susun (Rusun) ASN di kawasan KIPP Papua Tengah bersama Kepala Dinas PUPR setempat. Ia juga memimpin rapat internal dengan gubernur, wakil gubernur, Sekda, dan para kepala OPD untuk membahas dua agenda besar: pendirian universitas negeri dan persiapan groundbreaking KIPP.
Pemprov Papua Tengah menargetkan universitas negeri bertaraf nasional yang setara dengan UI, ITB, dan UGM dapat beroperasi penuh pada 2028. Kampus itu digadang menjadi pusat pengembangan SDM unggul yang akan menopang pemerintahan dan pembangunan di wilayah tengah Papua.
Sementara untuk groundbreaking KIPP, pemerintah provinsi berencana mengundang Wakil Presiden RI dan Menteri Pekerjaan Umum sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan pusat administrasi baru tersebut.
Ribka meminta Pemda meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian PUPR dan Sekretariat Wakil Presiden, agar agenda pembangunan tidak terhambat. Ia juga menekankan perlunya percepatan penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan pendirian universitas negeri, termasuk aspek kelembagaan dan kesiapan lahan.
“Papua Tengah harus siap menjadi simpul pemerintahan baru. Semua perangkat regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur harus dipastikan berjalan paralel,” tutupnya.(**)