Ketua DPW Partai Ummat Papua Tengah Soroti Narasi “Era Megakorupsi Lembaga” dari Amien Rais

MEEPAGO.COM- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Papua Tengah, Oya Pigome, menanggapi pernyataan Amien Rais yang menyebut kondisi saat ini sebagai “Era Megakorupsi Lembaga”. Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan negara yang dianggap belum berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dalam keterangannya di Nabire, Oya Pigome menyatakan bahwa narasi yang disampaikan Amien Rais seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, masyarakat di Papua Tengah merasakan langsung dampak kebijakan yang bersifat top-down dan belum menyentuh kebutuhan dasar warga. Ia menilai, menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara tidak terlepas dari praktik korupsi yang terjadi di berbagai lini.

“Ketika lembaga negara kehilangan kepercayaan publik karena praktik korupsi berjamaah, maka wajar jika muncul istilah ‘Era Megakorupsi Lembaga’,” ujar Oya.

DPW Partai Ummat Papua Tengah juga mencatat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian.

Pertama, ketimpangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Oya menilai kebijakan nasional kerap tidak dikontekstualisasikan dengan kondisi Papua Tengah. Besarnya anggaran yang digelontorkan, kata dia, belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah kampung.

Kedua, lemahnya fungsi pengawasan lembaga. Ia menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah belum berjalan optimal, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, pentingnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Oya menegaskan bahwa negara harus hadir melalui kebijakan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok kecil dan rentan.

Meski demikian, DPW Partai Ummat Papua Tengah menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan bentuk provokasi. Pihaknya justru mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog serta melakukan audit terbuka terhadap program-program strategis di Papua.

“Kami mengajak semua elemen, mulai dari pemerintah, DPR, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat sipil untuk duduk bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan agar sesuai amanat konstitusi,” katanya.

DPW Partai Ummat Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar selaras dengan prinsip keadilan, amanah, serta kebutuhan riil masyarakat di wilayah Papua Tengah.(**)