Pimpin Apel Perdana 2026, Bupati Deiyai Tekankan ASN Harus Hadir dan Bekerja Nyata untuk Rakyat

MEEPAGO.COM- Bupati Deiyai, Melkianus Mote, memimpin apel perdana Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati Deiyai, Senin (5/1/2026). Apel tersebut diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Dalam amanatnya, Bupati Melkianus Mote menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting untuk memperkuat pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menyampaikan, selama 2025 dirinya telah mencermati pola kerja serta kinerja setiap OPD, terutama dalam aspek pelayanan dasar.
“Tahun 2026 adalah tahun kerja lapangan. Program pemerintah harus benar-benar dilaksanakan dan dirasakan masyarakat, bukan hanya tertulis di dokumen,” tegasnya.

Untuk mendukung percepatan pelayanan, Bupati menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deiyai segera memproses pelantikan pejabat eselon serta menyelesaikan administrasi ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia.
Ia juga menegaskan penataan tenaga kontrak di setiap OPD dengan membatasi jumlah maksimal 10 orang per dinas. Pegawai kontrak yang melebihi ketentuan tersebut akan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Khusus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bupati meminta agar dilakukan pelatihan semi-militer. Personel yang tidak memenuhi standar atau tidak mengikuti pelatihan dengan baik akan dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Terkait penyaluran bantuan sosial, Bupati menekankan agar seluruh bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat disalurkan secara tepat sasaran dengan basis data by name by address, terutama bagi masyarakat daba dobiyo dan miyaa. Seluruh proses penyaluran wajib melalui koordinasi lintas pihak untuk memastikan kesesuaian data.

Penyaluran bantuan, lanjut Bupati, akan difokuskan berdasarkan wilayah, antara lain Debei dalam dan luar, Tigi Utara, Kibitamo, Damabagata, Kokobaya, Wamuya, Bomou, Butuma, Odiyatei, Kapiraya, hingga Bouwobado.
Di sektor pendidikan, Bupati meminta Dinas Pendidikan aktif turun ke lapangan memantau langsung kegiatan belajar mengajar (KBM). Ia menegaskan tidak akan mentolerir sekolah yang tidak menjalankan proses belajar secara optimal.
“Jika KBM tidak berjalan, sekolah tersebut akan ditutup. Lebih baik jumlah sekolah sedikit tetapi aktif, daripada banyak sekolah namun hanya mengejar dana BOS,” tegasnya.
Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Deiyai juga menargetkan pengaktifan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap kampung. Kampung yang belum memiliki PAUD akan difasilitasi pembinaan pendidikan melalui kegiatan sekolah Minggu di gereja.
Sementara di bidang kesehatan, Bupati meminta Dinas Kesehatan memaksimalkan pelayanan di seluruh Puskesmas serta mengaktifkan kembali peran kader kesehatan dan Posyandu di kampung-kampung. Ia juga membuka ruang pengaduan bagi tenaga kesehatan yang mengalami pemotongan hak oleh pimpinan fasilitas kesehatan.
“Puskesmas harus benar-benar berfungsi. Masyarakat, terutama generasi muda, harus sehat lebih dulu agar bisa cerdas. Pendidikan dan kesehatan harus dimulai dari dasar,” pungkas Melkianus Mote.(**)