Gubernur Nawipa Dorong Kadin Papua Tengah Fokus pada Program Ekonomi yang Terukur

MEEPAGO.COM,NABIRE- Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah menyusun program kerja yang konkret, realistis, dan dapat dijalankan bersama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Nawipa saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Papua Tengah di Kabupaten Nabire, Kamis (24/9/2026).

Nawipa mengatakan Kadin tidak perlu menyusun terlalu banyak agenda untuk 2027. Menurut dia, lebih penting menetapkan satu hingga tiga program prioritas yang memiliki target jelas, dapat dikerjasamakan dengan pemerintah, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ia menilai program yang terukur akan lebih mudah dilaksanakan sekaligus dievaluasi dibandingkan banyak kegiatan tanpa sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Nawipa juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, dunia usaha, Kadin, dan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian Papua Tengah. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena aktivitas ekonomi di setiap kabupaten juga sangat dipengaruhi oleh peran sektor swasta dan pelaku usaha lokal.

Selain pembangunan infrastruktur dan program pemerintah, masyarakat membutuhkan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Karena itu, dunia usaha diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Gubernur juga mendorong pengusaha lokal agar lebih aktif mengembangkan usahanya, memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, serta membangun kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kadin bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan organisasi dunia usaha lainnya juga diminta meningkatkan peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peluang usaha dan kerja sama ekonomi.
Menurut Nawipa, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai peluang usaha, kemitraan, dan pengembangan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Nawipa turut menyinggung kebijakan upah minimum di Papua Tengah. Ia mengatakan pembahasannya perlu melibatkan pemerintah dan pengusaha melalui dialog dengan mempertimbangkan perlindungan pekerja serta kemampuan dunia usaha.
Masukan dari pelaku usaha, lanjutnya, diperlukan agar kebijakan ketenagakerjaan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata perusahaan, termasuk kemampuan mempertahankan tenaga kerja dan membuka kesempatan kerja baru.

Nawipa berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi pengusaha, dan masyarakat dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi Papua Tengah menuju 2027.(**)