Deinas Geley: Kemenhub Siap Bantu Pengembangan Bandara Nabire, Anggaran Dibutuhkan Rp500 Miliar

MEEPAGO.COM,JAKARTA-Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya pengembangan Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire. Upaya tersebut dibahas dalam audiensi bersama Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia beserta jajaran direktorat jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, mengatakan audiensi tersebut membahas kebutuhan pengembangan Bandara Nabire, termasuk pelebaran dan penambahan panjang landasan pacu hingga lebih dari 2.000 meter.

Menurut Deinas, pengembangan Bandara Nabire membutuhkan anggaran sekitar Rp500 miliar. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berencana mengalokasikan sekitar Rp80 miliar melalui anggaran daerah, sementara kebutuhan sekitar Rp400 miliar lainnya diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

“Kami sudah melakukan audiensi dan berdiskusi dengan Wakil Menteri Perhubungan bersama para dirjen. Mereka menyampaikan kesiapan untuk membantu, termasuk menindaklanjuti kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Nabire yang melihat langsung Bandara dan Pelabuhan Nabire,” kata Deinas.

Ia menjelaskan, pengembangan Bandara Nabire menjadi salah satu kebutuhan penting karena fasilitas tersebut memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas masyarakat di Papua Tengah.

“Bandara itu membutuhkan kurang lebih Rp500 miliar. Pemda provinsi akan menganggarkan sekitar Rp80 miliar, kemudian sisanya kurang lebih Rp400 miliar diharapkan dapat dibantu Kementerian Perhubungan. Itu yang kami dapat dari hasil audiensi,” ujarnya.

Selain pengembangan Bandara Nabire, Deinas mengatakan Kemenhub juga memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Nabire. Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi udara dan laut harus berjalan beriringan karena keduanya menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas wilayah Papua Tengah.

Dalam audiensi tersebut, Kemenhub juga membahas rencana pembangunan terminal tipe A dan tipe B. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk mendukung pembangunan terminal tersebut.

“Untuk terminal tipe A dan tipe B, mereka menyarankan kami menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan terminal,” jelas Deinas.

Tidak hanya Nabire, Pemprov Papua Tengah juga mendorong peningkatan sejumlah bandara perintis yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah pegunungan dan pedalaman. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Puncak, termasuk Ilaga, serta Timika, Deiyai dan Dogiyai.

Deinas mengatakan peningkatan fasilitas bandara perintis diperlukan karena sejumlah bandara tersebut merupakan fasilitas lama yang membutuhkan pengembangan agar pelayanan transportasi udara bagi masyarakat semakin baik.

“Bandara-bandara perintis itu juga kami dorong untuk ditingkatkan. Ada di Kabupaten Puncak, Ilaga, kemudian Timika, Deiyai dan Dogiyai. Ini penting karena bandara tersebut menjadi akses masyarakat,” katanya.

Dalam bidang keselamatan transportasi darat, Pemprov Papua Tengah juga mengusulkan pemasangan pembatas atau pagar pengaman jalan (guardrail) di sepanjang ruas jalan yang dinilai membutuhkan perlindungan.

Menurut Deinas, fasilitas tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko fatal ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama pada ruas jalan yang memiliki kondisi rawan.

“Pembatas jalan itu kami usulkan supaya dipasang sepanjang jalan yang membutuhkan. Kalau terjadi kecelakaan kendaraan, ada pengaman atau palang sehingga bisa mengurangi risiko,” ujarnya.

Deinas menegaskan, berbagai usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat konektivitas transportasi di Papua Tengah. Namun, pembangunan Bandara dan Pelabuhan Nabire menjadi prioritas utama karena keduanya dinilai memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

“Yang besar itu adalah bandara dan pelabuhan. Itu yang harus kita tuntaskan,” tegas Deinas.

Ia menambahkan, pembangunan konektivitas transportasi di Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan, memperlancar mobilitas antardaerah, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi.

Usai audiensi dengan Kemenhub, Deinas juga dijadwalkan mewakili Gubernur Papua Tengah dalam agenda pertemuan bersama DPR RI dan kepala daerah se-Indonesia. Sementara Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Intan Jaya.

Pembagian tugas tersebut dilakukan agar koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap berjalan, sekaligus memastikan agenda pembangunan Papua Tengah terus mendapat dukungan pemerintah pusat.(**)