Gubernur dan Wagub Papua Tengah Turun Langsung Pulihkan Pemerintahan di Puncak

MEEPAGO.COM-Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley mengunjungi Kabupaten Puncak, Jumat (14/8/2026), untuk melihat langsung kondisi pemerintahan setelah sejumlah kantor pemerintah dibakar dan dirusak sekelompok warga pada Selasa malam (11/8/2026).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menjaga agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Puncak tetap berjalan di tengah kerusakan fasilitas akibat insiden tersebut.

Setibanya di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Meki Nawipa dan Deinas Geley meninjau sejumlah gedung pemerintahan yang terdampak. Keduanya didampingi Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni, Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).Usai peninjauan, Gubernur Meki Nawipa memimpin rapat koordinasi terpadu di Aula Negelar, Ilaga. Pertemuan tersebut diikuti Bupati Puncak, jajaran Forkopimda, para kepala distrik, kepala kampung dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.

Rapat membahas kondisi terkini di tengah masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang menjadi pemicu ketegangan serta menyusun langkah penanganan dan pemulihan setelah insiden pembakaran.Meki Nawipa menegaskan Pemprov Papua Tengah tidak akan membiarkan Pemkab Puncak menghadapi situasi tersebut seorang diri.“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” ujar Nawipa.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati tiga agenda utama. Pertama, melakukan inventarisasi kerusakan dengan menghitung dampak terhadap gedung, peralatan serta dokumen pemerintahan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedua, memastikan pelayanan publik tetap berlangsung meskipun sejumlah fasilitas perkantoran mengalami kerusakan. Pemerintah akan menyiapkan tempat atau fasilitas alternatif sebagai ruang kerja sementara agar aktivitas administrasi pemerintahan tidak terhenti.Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban melalui koordinasi bersama TNI, Polri dan Forkopimda. Langkah tersebut juga diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui komunikasi dan dialog terbuka.

Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley mengatakan persoalan di Kabupaten Puncak menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Karena itu, seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat diminta membangun kerja sama agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mempercepat perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan, serta menyelesaikan persoalan penyaluran dana desa secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga mendorong peningkatan komunikasi antara pemerintah dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. Dialog dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik.Sebelumnya, Gubernur Meki Nawipa telah mengutus sejumlah pimpinan OPD ke Kabupaten Puncak untuk memantau kondisi lapangan dan memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus A. Sumule mengatakan secara umum situasi keamanan di Kabupaten Puncak telah stabil. Namun, kerusakan fasilitas perkantoran menjadi salah satu kendala utama sehingga aktivitas administrasi pemerintahan belum dapat berlangsung secara maksimal.

Bupati Puncak Elvis Tabuni juga diminta menyampaikan laporan tertulis mengenai kondisi dan dampak kerusakan akibat insiden tersebut. Laporan itu akan menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.“Laporan itu akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Kita akan bekerja bersama dengan masyarakat memastikan pemerintahan tetap berlangsung,” kata Silwanus.

Polda Papua Tengah sebelumnya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di 11 lokasi kantor pemerintahan yang terdampak. Lokasi tersebut meliputi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Inspektorat, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kominfo, BPBD, Gudang Logistik BPBD, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta BPKAD Kabupaten Puncak.

Sebanyak tujuh lokasi lainnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada tahap berikutnya, yakni Kantor Bupati Puncak, Laboratorium Komputer BKPSDM, Kantor BKPSDM, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Koperasi, Ruang Rapat DPRD, Kantor Sekretariat Daerah serta Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Puncak.

Insiden pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas pemerintahan tersebut diduga berkaitan dengan ketidakpuasan sebagian warga terhadap penyaluran dana desa tahun 2026 yang disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan kerusakan fasilitas tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pemulihan fasilitas pemerintahan, keberlangsungan pelayanan publik, penyelesaian persoalan dana desa serta penguatan komunikasi dengan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan pascainsiden.(**)