Polda Papua Tengah Dorong Percepatan Pembangunan Mako dan Penambahan Personel

MEEPAGO.COM- Polda Papua Tengah mendorong percepatan pembangunan Markas Komando (Mako) definitif serta penambahan personel guna memperkuat pelayanan dan operasional kepolisian di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini saat menerima kunjungan Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Soedeson Tandra, di Polres Mimika, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan sekaligus penyerapan aspirasi aparat penegak hukum di daerah.
Dalam pertemuan itu, jajaran Polda Papua Tengah memaparkan sejumlah kebutuhan strategis, mulai dari pembangunan Mako, kekurangan personel, hingga dukungan sarana dan prasarana penunjang tugas di lapangan.

Kapolda menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menghibahkan lahan seluas 34 hektare di sekitar Bandara Nabire untuk pembangunan Mako. Namun hingga kini, pembangunan markas definitif tersebut belum terealisasi.
“Keberadaan Mako definitif sangat penting untuk menunjang pelayanan dan operasional kepolisian di Papua Tengah. Kami berharap Komisi III DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan desain pembangunan sebagai bentuk kesiapan perencanaan.
Selain infrastruktur, Kapolda juga menyoroti kompleksitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Tengah.

Menurutnya, tantangan tugas cukup tinggi, mulai dari konflik sosial hingga meningkatnya aktivitas unjuk rasa.
“Kondisi ini membutuhkan penguatan melalui penambahan personel Polri,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengungkapkan, wilayah hukumnya mencakup 18 distrik, namun baru didukung 11 Polsek. Akibatnya, sejumlah Polsek harus menangani lebih dari satu distrik.
“Kami telah mengusulkan pembangunan pos polisi di beberapa titik untuk mengoptimalkan pelayanan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan perlunya dukungan peralatan khusus untuk menunjang pengungkapan kasus, terutama alat Direction Finder (DF) atau Radio Direction Finder (RDF).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan jajaran kepolisian.
Menurutnya, agenda pengawasan perorangan dilakukan tiga kali dalam setahun untuk menyerap masukan, keluhan, serta usulan yang akan dibawa ke tingkat komisi dan DPR.

Ia juga menyebut dirinya tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI yang bertugas mengawal kebutuhan anggaran mitra kerja, termasuk Polri.
“Masukan dari daerah sangat penting sebagai bahan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan di DPR,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Soedeson juga mengingatkan seluruh personel Polri agar terus bekerja profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Polri memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.(**)