Forum Konsolidasi Pendidikan Papua Tengah 2026 Bahas Revitalisasi Sekolah hingga Anak Tidak Sekolah

MEEPAGO.COM-  Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 Maret 2026, itu diikuti berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari tingkat provinsi hingga kabupaten di Papua Tengah.Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan pelaksanaan program prioritas pendidikan.

Sambutan Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan tersebut dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marten Ukago. Dalam sambutan itu, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen melalui BPMP Papua atas inisiatif penyelenggaraan konsolidasi daerah sebagai upaya memperkuat pembangunan sektor pendidikan di Papua Tengah.

Menurutnya, konsolidasi daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, media, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Ia menyebut tema kegiatan, “Memperkuat Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, sangat relevan dengan tantangan pembangunan pendidikan di Papua Tengah saat ini. Pendidikan, kata dia, merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter.
Dalam visi pembangunan daerah menuju Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi.

Sejumlah program prioritas pendidikan telah mulai dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada 2025, di antaranya program pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK dan SLB, program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), penguatan pendidikan berpola asrama atau boarding school, serta program Mapega (Masa Pengabdian Guru) yang mengirimkan tenaga pendidik ke wilayah terpencil.

Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Kuswanto, mengatakan forum konsolidasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas Kemendikdasmen di Papua Tengah.
Menurutnya, konsolidasi tersebut melibatkan berbagai instansi daerah, termasuk dinas pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Beberapa program prioritas yang dibahas dalam forum tersebut antara lain revitalisasi sekolah terintegrasi, program Sekolah Garuda, sistem penerimaan murid baru (SPMB), digitalisasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, penuntasan wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Konsolidasi daerah ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang sebelumnya diikuti para kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah.
Widya Prada Ahli Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Purwadi Sutanto, menjelaskan bahwa pemerintah pusat mendorong percepatan pelaksanaan sejumlah program prioritas pendidikan di daerah, salah satunya revitalisasi sekolah yang kondisinya masih kurang layak.

Ia menegaskan pemerintah menargetkan tidak ada lagi sekolah dengan kondisi rusak atau membahayakan keselamatan siswa. Untuk itu, pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran guna memperbaiki fasilitas pendidikan yang memerlukan revitalisasi.
Selain itu, pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam penerapan sistem penerimaan murid baru agar dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah serta kearifan lokal.

Program lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa guna mendukung kesehatan dan meningkatkan kemampuan belajar. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan perangkat panel interaktif di sekolah untuk membuat proses belajar lebih menarik bagi siswa.

Sementara itu, Penanggung Jawab Kegiatan sekaligus Kepala Subbagian BPMP Papua, Richardon Sinaga, menyoroti persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah.
Ia menjelaskan data anak tidak sekolah dihimpun melalui sistem dashboard yang bersumber dari data Musdatin dan Dapodik. Data tersebut kemudian diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni Belum Pernah Sekolah (BPS), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), serta putus sekolah atau drop out (DO).

Menurut Richardon, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Mimika sebelumnya tercatat sekitar 23.700 anak. Setelah dilakukan verifikasi bersama dinas pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta pemerintah kampung, jumlah tersebut berkurang sekitar 3.000 anak.

Meski demikian, masih terdapat sekitar 20 ribu anak yang masuk kategori tidak sekolah sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah, antara lain rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan, kondisi masyarakat yang masih berpindah-pindah, faktor ekonomi, hingga kurangnya perhatian keluarga terhadap pendidikan anak.

Selain itu, persoalan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas juga menjadi perhatian. Hingga saat ini, layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Papua Tengah baru tersedia di Timika dan Nabire, sementara beberapa kabupaten lain seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masih belum memiliki data maupun fasilitas pendidikan khusus yang memadai.

Melalui forum konsolidasi ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Tengah, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak.(**)