Pemprov Papua Tengah Hentikan Sementara Penerbangan dan Tambang Rakyat di Kapiraya

MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah tegas dalam menangani konflik sosial antara suku Mee dan suku Kamoro di wilayah Kapiraya, Kabupaten Deiyai, yang kembali memanas sejak 11 Februari 2026.Upaya penanganan dilakukan melalui rapat koordinasi secara daring yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Jumat (13/2/2026).

Rapat tersebut dimediasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah dan diikuti unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), DPR Papua Tengah (DPRPT), serta perwakilan pemerintah kabupaten terkait, yakni Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, mengatakan pemerintah provinsi bersama tiga kabupaten sepakat menempuh langkah terpadu guna meredam konflik, dengan mengedepankan dialog adat dan koordinasi lintas daerah.“Konflik ini telah berlangsung sejak 2006 dan kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, kami mengambil langkah cepat dan terukur, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai agar tidak menimbulkan korban maupun konflik lanjutan,” ujar Albertus usai rapat.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik. Tim ini bertugas melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pemilik hak ulayat serta tokoh adat dari kedua belah pihak.Selain itu, akan dibentuk tim gabungan yang melibatkan pemerintah provinsi dan tiga kabupaten untuk membahas persoalan tapal batas adat. Hasil konsolidasi di tingkat suku nantinya akan dirumuskan dalam pertemuan lanjutan sebelum pemerintah turun langsung ke lapangan guna menyelesaikan persoalan secara adat maupun administratif.

Albertus menegaskan, penyelesaian konflik tidak boleh dilakukan secara parsial. Seluruh pihak diminta duduk bersama dan menyepakati solusi bersama demi menjaga stabilitas sosial di wilayah Kapiraya.

Penerbangan dan Aktivitas Tambang Dihentikan

Sebagai langkah pengendalian situasi, pemerintah provinsi akan menerbitkan surat resmi penghentian sementara pelayanan penerbangan menuju Kapiraya. Aktivitas pekerja dan kegiatan ekonomi tambang rakyat di wilayah tersebut juga dihentikan hingga kondisi dinyatakan aman.“Kebijakan ini bukan untuk membatasi mata pencaharian masyarakat, melainkan untuk menenangkan situasi. Jika kondisi sudah kondusif, aktivitas akan dibuka kembali,” kata Albertus.

Gubernur Meki Nawipa mengimbau masyarakat dari kedua kelompok agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Ia juga meminta warga yang beraktivitas di Kapiraya untuk sementara waktu menghentikan kegiatan yang berpotensi memicu ketegangan.

Pemerintah Kabupaten Mimika, Paniai, dan Deiyai selanjutnya akan membentuk tim negosiasi khusus guna membangun komunikasi intensif dengan para tokoh adat, sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan.(**)