Wagub Papua Tengah Hadiri Entry Meeting BPK di Bali, Tekankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

​Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Bali pada Kamis (12/2/2026) tersebut, diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum dimulainya pemeriksaan interim terhadap laporan keuangan daerah.

​Dalam keterangannya, Wakil Gubernur Deinas Geley menyampaikan apresiasi mendalam atas peran BPK RI dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, proses pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas evaluasi, melainkan instrumen pembinaan penting bagi pemerintah daerah.

​“Kami memandang pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem tata kelola keuangan agar lebih tertib, efektif, dan akuntabel. Tujuannya jelas, memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola sesuai prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujar Deinas Geley.

​Guna mendukung kelancaran proses tersebut, Wagub menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Tengah untuk bersikap kooperatif. Ia meminta agar data maupun dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksa disediakan secara cepat, akurat, dan objektif agar pemeriksaan selesai tepat waktu.

​Di sisi lain, Ketua BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa entry meeting adalah prosedur wajib sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada tahapan ini, BPK memaparkan tujuan, ruang lingkup, hingga kriteria penilaian kepada entitas yang akan diperiksa.

​Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H. Fathan Suchi, Dirjen PKN VI Laode Nusria, serta Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud.

​Dalam arahannya, Wamenpari Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menyoroti beberapa poin strategis seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlindungan lahan pertanian, hingga pengawasan lingkungan pada sektor pertambangan sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan yang menyeluruh.

​Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan kualitas yang lebih baik, mencerminkan profesionalisme pemerintah daerah dalam mengelola amanah publik.(**)