Pemprov Papua Tengah Gelar Bimtek Keprotokolan untuk Perkuat Kapasitas ASN

MEEPAGO.COM-Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Umum menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keprotokolan guna memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintahan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 11–12 Desember 2025, bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber Salomina Gobai selaku public speaker serta Muh. Nawir Saleh yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengatur Acara Kepresidenan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis ASN dalam menjalankan tugas keprotokolan secara profesional dan sesuai standar.

Mewakili Gubernur Papua Tengah, Kepala Biro Umum Setda Papua Tengah, Vivian Gobai, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keprotokolan merupakan wajah tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kewibawaan, ketertiban, serta kredibilitas institusi pemerintah.

“Setiap kegiatan resmi negara dan pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, berwibawa, dan mencerminkan kehormatan penyelenggara pemerintahan. Keprotokolan menjadi bagian penting dalam menjaga citra dan kredibilitas institusi,” ujar Vivian.

Ia menambahkan, sebagai provinsi baru, Papua Tengah harus memastikan seluruh aparatur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, memahami serta mampu menerapkan standar keprotokolan secara profesional dan konsisten.

Melalui pelatihan ini, Vivian berharap peserta dapat meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keprotokolan, memiliki keterampilan teknis dalam mengatur acara resmi, serta mampu menjalankan tugas protokoler pada kegiatan berskala nasional.

“Pelatihan ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya etika, manajemen acara, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi keprotokolan,” katanya.

Kegiatan Bimtek Keprotokolan ini diikuti oleh perwakilan ASN dari berbagai perangkat daerah dan kabupaten di Papua Tengah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.(**)