205.000 Anak di Papua Tengah Tak Sekolah, Pemprov Dorong Program Pendidikan Gratis

MEEPAGO.COM-Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka anak yang tidak mengenyam pendidikan formal di wilayahnya. Berdasarkan data Dapodik Dinas Pendidikan Papua Tengah, tercatat sekitar 205.000 anak di provinsi ini tidak sekolah baik karena belum pernah duduk di bangku SD/SMP maupun karena putus sekolah.

Menanggapi persoalan tersebut, Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK sederajat untuk tiga kabupaten, yakni Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya. Kegiatan ini berlangsung di Timika, Kabupaten Mimika, pada 25–26 Juli 2025.

Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Disdikbud Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mewakili Plt Kepala Disdikbud Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa.

Dalam sambutannya, Yulianus mengungkapkan bahwa selain 205.000 anak yang tidak sekolah, terdapat pula sekitar 700 anak yang putus sekolah, serta sejumlah anak lulusan SD dan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/SMK. Ia menyebutkan, alasan ekonomi menjadi penyebab utama, disusul permasalahan sosial seperti pergaulan bebas.

“Dulu, saat saya masih bertugas di provinsi induk Papua, kami mengembangkan program kelas terintegrasi untuk anak-anak SMA/SMK yang putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan sampai tamat,” ungkap Yulianus saat membuka Rakor, Jumat malam (25/7/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos, M.Si merupakan upaya strategis untuk menyelamatkan generasi muda dari putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan.

Tak hanya itu, Pemprov juga menaruh perhatian pada sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. “Ada sekolah yang muridnya ada, kelasnya ada, tetapi tidak memiliki guru. Masalah ini juga menjadi fokus kami agar pemerataan pendidikan bisa terwujud,” ujar Yulianus.

Dengan adanya Rakor dan validasi data ini, pemerintah berharap pelaksanaan program sekolah gratis bisa berjalan tepat sasaran, menyentuh anak-anak yang paling membutuhkan, dan mendorong kemajuan pendidikan di Papua Tengah secara menyeluruh.(***)