Nawipa Satukan Delapan Bupati, Bidik Hak Fiskal Rp500 Miliar per Kabupaten untuk Pembangunan 2027

MEEPAGO.COM, NABIRE –Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengajak seluruh bupati di wilayahnya untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam memperjuangkan hak fiskal daerah. Ia menilai, perjuangan anggaran ke pemerintah pusat tidak bisa terus dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kekuatan kolektif.

Ajakan tersebut disampaikan Nawipa saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur bersama delapan kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama, Jalan Sisingamangaraja, Morgo, Nabire, Kamis (5/11/2026) pukul 09.00 WIT.

Dalam pertemuan tersebut, Nawipa menegaskan pentingnya membangun kekuatan bersama agar kepentingan daerah memiliki posisi tawar lebih kuat dalam memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, selama ini masih terdapat daerah yang cenderung menerima alokasi anggaran sebagaimana diberikan, sementara upaya memperjuangkan hak daerah belum dilakukan secara maksimal. Bahkan, ada kabupaten yang memilih bergerak sendiri-sendiri.

"Kita kadang-kadang hanya menerima apa yang mereka kasih, tetapi kita tidak berjuang. Ada juga kabupaten yang merasa diri hebat lalu pergi berjuang sendiri. Itu tidak akan pernah dijawab. Karena itu, kita membutuhkan kekuatan besar," ungkap Nawipa.

Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian dalam rapat kerja tersebut adalah potensi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor royalti dan pajak air permukaan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat, potensi penerimaan DBH pada 2027 diproyeksikan dapat mencapai Rp500 miliar untuk setiap kabupaten.

Namun, peluang tersebut membutuhkan persiapan serius, terutama dalam menyelaraskan data teknis, memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah, serta menyusun strategi yang tepat sebelum pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain membahas penguatan fiskal, rapat kerja tersebut juga mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan, termasuk rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah validitas data pendidikan. Nawipa menilai, ketidakakuratan hingga dugaan manipulasi data sekolah dapat memengaruhi gambaran kondisi pendidikan dan menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, seluruh kepala daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap pembenahan data pendidikan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga masuk dalam pembahasan. Nawipa menginginkan persoalan tersebut ditangani melalui koordinasi bersama, bukan berdasarkan kepentingan masing-masing daerah atau ego sektoral.

Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah membawa tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, setiap persoalan pemerintahan harus diselesaikan secara bertahap melalui kerja sama dan komitmen bersama.

"Biarlah orang-orang yang merasa diri hebat tinggal di luar. Tetapi kita yang ada di sini, pangkat saudara di pundak ini artinya seluruh beban ada di kita. Karena itu, kita harus selesaikan satu per satu," tegasnya.

Melalui rapat kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong delapan kabupaten untuk memiliki kesamaan langkah dalam memperjuangkan hak fiskal, membenahi tata kelola pemerintahan, serta menyelaraskan program prioritas pembangunan tahun 2027.(**)