Pemprov Papua Tengah Susun Peta Jalan Sanitasi Berbasis Data, Fokus Tekan Stunting dan Penyakit Menular

MEEPAGO.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyusun peta jalan sanitasi berbasis data untuk memetakan kebutuhan, mengidentifikasi kendala, serta menetapkan prioritas pembangunan sanitasi di delapan kabupaten. Langkah ini dilakukan agar program sanitasi lebih tepat sasaran, sesuai kondisi masyarakat, dan berkelanjutan.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, perencanaan sanitasi harus berlandaskan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Hal tersebut disampaikan Meki dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire, Rabu (28/10/2026).

“Sanitasi bukanlah sekadar urusan pembangunan sarana dan prasarana fisik belaka. Lebih dari itu, sanitasi merupakan pilar penting dalam pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat,” kata Meki.

Menurutnya, penyediaan sanitasi yang layak dan aman memiliki keterkaitan erat dengan upaya menurunkan angka stunting, mencegah penyebaran penyakit menular, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Karena itu, penyusunan peta jalan sanitasi tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas fisik. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, dan upaya mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Melalui FGD tersebut, pemerintah mulai mengidentifikasi kondisi dan capaian sanitasi, berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan, serta kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan klaster wilayah. Hasil pembahasan diharapkan menjadi landasan penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Meki menjelaskan, peta jalan sanitasi juga perlu mengintegrasikan penyediaan akses sanitasi yang aman dengan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga manfaat pembangunan sanitasi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Penyusunan dan pelaksanaan peta jalan sanitasi membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan,” ujarnya.

Ia meminta seluruh peserta FGD menyampaikan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sanitasi di Papua Tengah.

Selain itu, perencanaan sanitasi di tingkat kabupaten harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi agar program yang dijalankan dapat terintegrasi, saling mendukung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Meki juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen yang aplikatif, tepat sasaran, serta memperhatikan kearifan lokal masyarakat Papua Tengah. Dengan pendekatan tersebut, program yang dirancang diharapkan dapat diterapkan secara realistis sesuai kondisi wilayah dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, ia menyebut penyusunan peta jalan sanitasi harus sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan di Papua Tengah, termasuk pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan program Posyandu, dan Pro-Sehat.

Keterpaduan berbagai program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan kesehatan masyarakat di delapan kabupaten. Pembangunan sanitasi yang terencana dan didukung intervensi kesehatan lainnya dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Data Akurat Jadi Kunci

Dalam konteks penyusunan kebijakan pembangunan daerah, ketersediaan data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih dahulu, jenis fasilitas yang diperlukan, serta pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Peta jalan sanitasi Papua Tengah diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi acuan pelaksanaan program, koordinasi lintas pemerintahan, dan evaluasi pembangunan sanitasi secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaannya nantinya akan bergantung pada kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan di lapangan, dukungan anggaran, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Dengan perencanaan berbasis data dan pendekatan yang memperhatikan kearifan lokal, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pembangunan sanitasi yang lebih terarah untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.(**)