Pusat Pemerintahan Papua Tengah Dibangun, Anggaran Rp355,36 Miliar Bersumber dari APBN

MEEPAGO.COM-Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire terus dikebut. Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut ditujukan untuk memperkuat infrastruktur pemerintahan sekaligus menunjang pelayanan publik di provinsi yang berstatus daerah otonomi baru (DOB).
Hingga 9 Agustus 2026, pembangunan gedung utama pemerintahan telah mencapai progres 36,90 persen. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menangani pembangunan kompleks utama yang meliputi Gedung Kantor Gubernur, Gedung DPRD, serta Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Proyek pembangunan ketiga gedung tersebut dimulai pada 20 Oktober 2025. Pelaksana pekerjaan adalah PT Pembangunan Perumahan PT Abdi Bumi Cendrawasih melalui kerja sama operasi (KSO), dengan nilai kontrak mencapai Rp355,36 miliar.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan daerah otonomi baru harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur pemerintahan yang memadai.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan serta mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Dody, Selasa (11/8/2026).

Selain gedung pemerintahan, pemerintah juga menata kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah agar menjadi kawasan yang terintegrasi dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai.
Penataan kawasan tersebut mencakup pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.

Pekerjaan penataan kawasan dimulai pada Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Sampai saat ini, progres pekerjaan tercatat sebesar 25,34 persen.
Sejumlah pekerjaan yang masih berjalan di lapangan antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.

Dari aspek aksesibilitas, kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Sementara dari pusat Kabupaten Nabire, kawasan tersebut berjarak sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam.
Pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai DOB. Kehadiran fasilitas pemerintahan yang terintegrasi juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.(**)