Upaya Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Dinas Pendidikan Papua Tengah Terapkan Berbagai Program Strategis

MEEPAGO.COM-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terus menggencarkan berbagai langkah strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, memaparkan sejumlah praktik baik dalam forum strategis yang digelar di Hotel Aston Jayapura pada 28–30 Mei 2026.

Kegiatan tersebut merupakan rapat koordinasi pendampingan perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, implementasi program penanganan ATS, serta penguatan budaya sekolah aman dan nyaman yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua.

Nurhaidah menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak tanpa memandang kondisi geografis, ekonomi, maupun latar belakang budaya. Ia menyebutkan, berbagai tantangan di Papua Tengah justru menjadi pemicu untuk menghadirkan solusi yang tepat dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

Menurutnya, tingginya angka ATS berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menjadi perhatian serius pemerintah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Program ini juga menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, sekaligus mendukung program nasional pendidikan bermutu untuk semua.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan berbagai program untuk mempercepat penuntasan ATS. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan delapan dinas pendidikan kabupaten, yayasan pendidikan, serta berbagai mitra lainnya, mengingat sebagian besar sekolah di wilayah pedalaman dikelola oleh yayasan keagamaan.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program sekolah gratis. Pada 2025, sebanyak 132 sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB dengan total 26.951 siswa telah dibiayai. Program ini kemudian diperluas pada 2026 ke 148 SMP dengan jumlah 26.511 siswa. Secara keseluruhan, sebanyak 187 sekolah dengan total 53.951 siswa menerima bantuan dana pendidikan daerah. Pemerintah juga menanggung biaya pendidikan bagi 5.216 mahasiswa di 25 perguruan tinggi sejak 2025.

Untuk menjangkau wilayah terpencil, pemerintah menerapkan pendekatan sekolah berpola asrama dengan membiayai 13 asrama yang menampung 1.009 siswa di enam kabupaten. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Upaya lain dilakukan melalui penerapan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di 10 sekolah dasar sebagai proyek percontohan dengan jumlah 2.021 siswa. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, serta literasi dan numerasi siswa.

Dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah telah merekrut dan menempatkan 274 guru pada 2025 dan meningkatkan jumlahnya menjadi 500 guru pada 2026. Para guru ini juga berperan dalam pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah di wilayah tugasnya.

Pemerintah juga memperkuat kapasitas tenaga pendidik melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Sebanyak 801 guru telah difasilitasi mengikuti PPG pada 2025 dan 1.000 guru pada 2026. Sementara itu, 100 guru mengikuti program RPL bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi.

Selain menjalankan berbagai program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga tengah menyusun peta jalan penanganan ATS pada 2026 guna memastikan langkah yang diambil lebih terarah, terukur, dan terkoordinasi.
Nurhaidah menyebutkan, berbagai upaya yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data, jumlah ATS di Papua Tengah mengalami penurunan dari 205.764 anak pada 2024 menjadi 131.118 anak pada April 2026.

Ia berharap, penurunan tersebut dapat terus berlanjut melalui kolaborasi semua pihak, sehingga semakin banyak anak di Papua Tengah memperoleh akses pendidikan dan mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.(**)