Gubernur Papua Tengah Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal, Siapkan Skema Pertambangan Rakyat

MEEPAGO.COM-Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan komitmennya untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang marak terjadi di wilayah Papua Tengah.
Menurut Nawipa, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan secara masif, tetapi juga merampas hak masyarakat adat dan menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Selain itu, praktik tersebut dinilai kerap memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut. Jadi, harus kita tertibkan secepatnya,” ujar Nawipa dalam keterangan pers yang diterima di Nabire, Rabu (6/5/2026).

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata dia, telah mengantongi data titik koordinat serta kawasan yang menjadi pusat aktivitas tambang ilegal. Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah diminta turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban.

Nawipa menegaskan, setelah proses penertiban dilakukan, pemerintah tidak akan membiarkan lahan bekas tambang terbengkalai. Pemprov Papua Tengah telah menyiapkan skema penataan pertambangan rakyat yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat lokal yang tergabung dalam koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada pemilik hak ulayat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Dengan pola yang legal dan terorganisir, kekayaan alam Papua Tengah diharapkan dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berencana melibatkan pihak terkait dalam pengelolaan sektor pertambangan agar tata kelola tambang berjalan sesuai aturan dan lebih ramah lingkungan.(**)