YAKEHU Papua Tengah Kutuk Operasi TNI di Puncak yang Tewaskan 12 Warga Sipil

MEEPAGO.COM- Yayasan Keadilan Hukum (YAKEHU) Papua Tengah menyampaikan pernyataan sikap dengan mengutuk keras operasi Satgas Koops TNI Habema di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, yang menewaskan 12 warga sipil pada 14 April 2026.Pernyataan tersebut disampaikan melalui advokat Titus Tabuni pada Minggu (19/4/2026).

Dalam keterangannya, ia menyoroti peristiwa tersebut dari aspek hukum dan kemanusiaan.Menurutnya, para korban merupakan warga sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata, termasuk petani, perempuan, dan anak-anak yang berada di honai saat kejadian berlangsung.

YAKEHU menilai insiden tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, serta diduga kuat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan prinsip hukum humaniter internasional yang melindungi warga sipil dalam situasi konflik.

Selain itu, YAKEHU mendesak negara untuk melakukan proses hukum secara transparan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Proses tersebut diharapkan dilakukan di peradilan umum sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 65 ayat (2) terkait yurisdiksi peradilan prajurit.

YAKEHU juga meminta negara menjamin pelaksanaan autopsi independen terhadap korban, memberikan penanganan yang layak, serta menyediakan layanan kesehatan dan trauma healing bagi keluarga korban dan warga yang terdampak.

Di sisi lain, lembaga tersebut menekankan pentingnya jaminan keamanan guna mencegah terjadinya eksodus warga sipil akibat konflik.Lebih lanjut, YAKEHU menilai berulangnya jatuh korban sipil menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan keamanan.

Pemerintah diminta mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan sesuai semangat Otonomi Khusus Papua.YAKEHU turut menyerukan kepada semua pihak, baik TNI, Polri, maupun kelompok bersenjata, agar tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai korban konflik.“Keadilan bagi 12 warga sipil di Kembru harus ditegakkan,” tegasnya, seraya menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut.(**)