Papua Tengah Mantapkan Rencana Aksi FOLU Net Sink 2030

MEEPAGO.COM-Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui Workshop I yang digelar di Nabire, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan dokumen operasional tingkat provinsi tersusun realistis, terukur, dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengatakan workshop tersebut menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus memperjelas arah kebijakan daerah dalam mendukung target nasional.
“Workshop I ini diharapkan memberikan gambaran dan panduan terstruktur, termasuk contoh peluang kegiatan yang dapat dimasukkan dalam proses penyusunan Renja Subnas Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.

Papua Tengah memiliki kawasan hutan seluas 5,7 juta hektare. Dari total tersebut, sekitar 3,6 juta hektare diarahkan untuk aksi mitigasi dan sebagian besar masuk kategori perlindungan High Conservation Value (RO 11). Luasan ini menunjukkan besarnya potensi kontribusi Papua Tengah dalam menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi.

Dalam pembahasan, peserta juga menyoroti dinamika pengelolaan di tingkat tapak. Rencana pembentukan 10 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disesuaikan menjadi tiga unit pengelolaan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari perumusan Renja Subnas.

Tenaga Ahli Penyusunan Renja Subnas Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Papua Tengah, Mujetahid, memaparkan arah spasial FOLU Net Sink 2030 sebagai dasar penentuan prioritas aksi di wilayah tersebut. Sementara itu, tenaga ahli lainnya, Paulus Mandibondibo, menjelaskan kerangka penyusunan Renja Subnas agar tersusun sistematis, terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional.
Forum juga menekankan pentingnya menjaga hutan alam yang tersisa, mendorong regenerasi hutan terdegradasi, memperkuat program perhutanan sosial, serta memastikan dukungan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) berjalan optimal. Perhutanan sosial dan skema hutan adat ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi pelaksanaan aksi mitigasi di lapangan.
Sebagai penutup, peserta workshop menegaskan perlunya penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi Papua Tengah dengan target nasional FOLU Net Sink 2030 sebagai langkah awal penguatan perencanaan di tingkat daerah.
Penanggung jawab berita: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan RI, Ristianto Pribadi.(**)