Festival Media Papua Ditutup, Pemerintah Dorong Pers Jadi Penjaga Nurani Publik

MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kepentingan publik dan mitra strategis pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan saat penutupan Festival Media se-Tanah Papua yang digelar selama tiga hari, 13–15 Januari 2026, di kawasan eks Bandara Lama Nabire.

Penutupan kegiatan dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Frit Nawipa. Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Ukago, disebutkan bahwa kehadiran festival ini menjadi ruang konsolidasi insan pers Papua dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi informasi.

Gubernur menyampaikan, absennya dirinya bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam acara penutupan disebabkan tugas kedinasan di luar daerah, namun tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebebasan dan profesionalisme pers.

Festival Media se-Tanah Papua dinilai menjadi momentum penting bagi jurnalis dari berbagai wilayah Papua untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, serta membahas isu-isu krusial yang dihadapi media saat ini. Sejumlah topik strategis mengemuka, mulai dari jurnalisme damai, etika profesi, hak asasi manusia, hingga tantangan media di era digital dan kecerdasan buatan.

Menurut gubernur, pers Papua tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat dengan menjunjung nilai adat, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, keberpihakan pada kepentingan publik harus menjadi prinsip utama dalam setiap kerja jurnalistik.
“Kritik yang jujur, data yang akurat, serta keberanian menjaga kebenaran adalah fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan,” ujar Ukago mengutip pesan Gubernur Meki Nawipa.

Ia juga menyinggung Malam Anugerah Wartawan Papua dan Apresiasi Noken Pers yang menjadi bagian dari rangkaian festival. Penghargaan tersebut, kata gubernur, bukan sekadar pengakuan personal, melainkan bentuk penghormatan terhadap jurnalisme sebagai panggilan moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang terdengar.

Acara penutupan turut dihadiri unsur Forkopimda Papua Tengah, pimpinan organisasi pers, tokoh senior media, anggota DPR Papua Tengah dan MRP, jajaran OPD, serta tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan insan pers dari berbagai daerah di Tanah Papua.

Di akhir sambutannya, gubernur menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana, Asosiasi Wartawan Papua, para senior pers, serta seluruh mitra yang mendukung terselenggaranya festival. Ia berharap semangat yang dibangun selama kegiatan tidak berhenti di arena festival, tetapi terus hidup di ruang redaksi dan di tengah masyarakat.
“Wartawan boleh lelah, namun kebenaran tidak boleh berhenti. Selama insan pers berpegang pada integritas dan keberanian moral, kebenaran akan selalu menemukan jalannya,” tutupnya.(**)