FGD Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) tahun 2025-2029, foto: Martha
MEEPAGO.COM-Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mulai menata arah pembangunan ketenagakerjaan daerah dengan menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tahun 2025–2029.
Penyusunan dokumen RTK ini diawali dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan tenaga ahli dari Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI. Kegiatan ini turut diikuti perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh di Mimika.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari proses strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika. Menurutnya, pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
“Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi, seperti ketersediaan lapangan kerja, perlindungan bagi pekerja agar tidak mudah terkena PHK, peningkatan kompetensi bagi yang belum berkompeten, serta terciptanya hubungan kondusif antara dunia usaha dan serikat pekerja,” ujar Evert.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, termasuk perlindungan tenaga kerja sebagai upaya menghadirkan kesejahteraan dan stabilitas sosial di Mimika.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Mimika Paulus Yanengga berharap kegiatan ini dapat menyatukan persepsi semua pihak, mengidentifikasi isu-isu kunci, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja.
“Selama ini pencari kerja sering dianggap membawa masalah. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah penanganan yang tepat agar mereka bisa berkontribusi positif bagi pembangunan daerah,” ungkap Paulus.
Penyusunan RTK Mimika 2025–2029 ini diharapkan menjadi landasan strategis bagi pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan berkelanjutan.(**)