Forum Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. foto : humas
MEEPAGO.COM-Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V menegaskan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi, tak sebatas seremoni, tetapi melalui perbaikan nyata tata kelola pemerintahan.
Forum Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah menjadi wadah menguatkan sinergi lintas lembaga. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan, praktik korupsi hanya bisa diberantas jika seluruh elemen pemerintah dan masyarakat terlibat aktif.
“Kita butuh komitmen bersama, bukan hanya formalitas. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya di birokrasi. Masyarakat pun harus terlibat mengawasi,” kata Meki Nawipa di hadapan pejabat daerah dan perwakilan KPK.
Ia menyoroti perlunya perbaikan tata kelola di delapan area Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) di seluruh OPD. Langkah ini dinilai penting demi memenuhi indikator penilaian KPK sekaligus memetakan potensi rawan korupsi di pemerintahan.
Meki juga mengingatkan perlunya pengelolaan aset daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang transparan dan akuntabel agar terhindar dari potensi kerugian keuangan serta meningkatkan kemandirian fiskal Papua Tengah.
Forum ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi pencegahan korupsi bukan hanya rutinitas triwulan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan memperbaiki sistem dan budaya birokrasi di Papua Tengah.(***)