Aksi Damai di Nabire Tolak Otsus Jilid II dan Pemekaran Provinsi Papua.

Masyarakat Nabire yang terdiri dari orang asli Papua melakukan aksi damai di beberapa titik di Nabire, Kamis, 14 Juli 2022. Titik kumpul massa aksi antara lain berada di pasar karang, pasar sp 1 Nabire barat, depan hotel Jepara 2, dan depan RSUD Nabire dengan tujuan kantor DPRD kabupaten Nabire.

Aksi Damai di Nabire Tolak Otsus Jilid II dan Pemekaran Provinsi Papua.
Massa PRP (Petisi Rakyat Papua) Gelar Aksi Damai Tolak Otsus Jilid II dan Pemekaran Papua, Kamis 14 Juli 2022.(Foto:Meepago.com/Marcel)

Nabire. Dalam rangka melakukan penolakan terhadap otonomi khusus (Otsus) jilid II dan pembentukan 3 provinsi baru di Papua, masyarakat Nabire yang terdiri dari orang asli Papua melakukan aksi damai di beberapa titik di Nabire, Kamis, 14 Juli 2022. Titik kumpul massa aksi antara lain berada di pasar karang, pasar sp 1 Nabire barat, depan hotel Jepara 2, dan depan RSUD Nabire dengan tujuan kantor DPRD kabupaten Nabire.

Setelah melakukan orasi di titik kumpul masing-masing, masa ada yang di muat di truck yang di sediakan aparat keamanan dan ada yang berjalan kaki maupun berkendara kemudian masa menuju kantor DPRD kabupaten Nabire.

Setibanya di kantor DPRD kabupaten Nabire masa disambut DPRD kabupaten Nabire, masa menyuarakan aspirasi yang di wakili PRP(Petisi Rakyat Papua) wilayah meepago, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan perwakilan dari mama-mama Papua 

Dalam aspirasi nya PRP wilayah meepago menyatakan bahwa mereka bersama masyarakat Papua menolak Otsus jilid II dan pemekaran provinsi baru di Papua lalu mereka meminta referendum atau penentuan nasib sendiri bagi tanah Papua.

Begitu juga dengan salah satu ibu perwakilan dari mama-mama Papua, ia juga berharap agar para anggota DPRD bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Papua ke provinsi Papua bahkan sampai ke pemerintah pusat.

Setelah menerima pernyataan sikap dari masyarakat Nabire, DPRD kabupaten Nabire yang di wakili ibu Merci Kegou, S.Sos menanggapi bahwa ia akan menyerahkan aspirasi ini ke pimpinan DPRD Kabupaten Nabire dan Pemerintah Kabupaten Nabire agar dapat dibahas bersama.(Meepago.com/Marcel)